Al-Qur'an adalah Obat

Ikhtiar untuk mencari kesembuhan:

Ikhlas

Sabar

Baca Alqur'an (sama dengan waktu minum obat)

Baca Do'a (sama dengan waktu minum obat)

Minum Obat

Tawakal

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. 

Dengan menerapkan prinsipprinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Efektif, berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Terbuka, berarti Pengadaan Barang/ Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/ Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Justifikasi Teknis Dalam e-Purchasing

 Proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (non discriminative) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak dibidang pengadaan barang/jasa

Pemerintah. Dengan adanya e-Purchasing produk barang/jasa Pemerintah, diharapkan proses pengadaan produk barang/jasa Pemerintah dapat lebih efisien dan lebih transparan.

Agar pengadaan e-Purchasing barang/jasa Pemerintah dapat lebih efisien dan lebih transparan maka perlu dibuat Justifikasi Teknis.

Justifikasi teknis adalah pembuktian atau suatu proses untuk menyodorkan fakta yang mendukung suatu hipotesis atau proposisi berdasarkan kajian teknis.

Penyusunan spesifikasi teknis dimungkinkan menyebut merek barang/jasa yang tercantum pada katalog elektronik, dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen. Justifikasi teknis tersebut menjelaskan alasan, pertimbangan, bukti/fakta terhadap kebutuhan atas suatu merek tertentu.

Contoh Justifikasi Teknis dapat di download disini

DASAR PENUNJUKAN LANGSUNG SEWA HOTEL

 1.     Pasal 61 Perpres 16 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaab Barang/Jasa Pemerintah

(1)       Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:

a.    Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;

b.    Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

c.     Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau

d.    Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2)      Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana oimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Llmum/Badan Layanan Umum Daerah.

(2a) Dalam hal Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah belum memiliki peraturan pengadaan barang/jasa tersendiri, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah berpedoman pada Peraturan Presiden ini.

(3)      Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

2.    Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5

(1)       Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan, meliputi:

a.    Pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan pemerintah/asosiasi telah menetapkan standar untuk harga satuan barang/jasa tersebut atau harga sudah terpublikasi secara resmi;

b.    Jumlah permintaan atas barang/jasa lebih besar daripada jumlah penawaran (excess demand) dan/atau memiliki mekanisme pasar tersendiri;

c.     Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan/atau kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya; atau

d.    Barang/jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan/atau industri kreatif.

(2)      Pemilihan Penyedia dilaksanakan melalui kompetisi, mengikuti lelang, atau metode pemilihan yang lain.

(3)      Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring dan/atau luring.

(4)      Tata cara pelaksanaan Kontrak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar.

3.    Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1. Angka 1.2 Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengadaan Barang/Jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4.    Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4. Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Berdasarkan Praktik Bisnis Yang Sudah Mapan.

4.1.          Umum

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan merupakan Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan praktik transaksinya berlaku secara umum dan terbuka sesuai dengan kondisi pasar yang telah memiliki mekanisme transaksi tersendiri. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan dapat dilaksanakan melalui kompetisi, mengikuti lelang, atau metode pemilihan yang lain seperti pembelian/sewa/pemesanan/langganan/cara lainnya.

4.2.          Tahapan Pengadaan

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan terdiri atas tahapan perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia, dan pelaksanaan kontrak.

4.2.1        Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka dan pemerintah/asosiasi telah menetapkan standar untuk harga barang/jasa tersebut atau harga sudah terpublikasi secara resmi. Pengadaan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.    Tahapan Perencanaan

Perencanaan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b.    Tahapan Persiapan Pengadaan

Pada tahapan persiapan pengadaan:

1)    PPK menyusun spesifikasi/kriteria teknis;

2)   PPK menyusun RAB dengan memperhatikan standar biaya barang/jasa yang telah ditetapkan pemerintah; dan

3)   Dalam hal dibutuhkan, PPK dapat menyusun rancangan kontrak.

Spesifikasi/kriteria teknis, RAB, dan rancangan kontrak (bila ada) selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ.

c.     Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

1)    Pejabat Pengadaan melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia dengan nilai pengadaan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2)   Pokja Pemilihan melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia dengan nilai pengadaan paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3)   Pemilihan penyedia dilakukan melalui metode pemilihan lainnya, yaitu pembelian/sewa/pemesanan/langganan/cara lainnya, yang sekurang-kurangnya melalui tahap sebagai berikut:

a)    Berdasarkan spesifikasi teknis/kriteria teknis dan RAB, Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan mengidentifikasi Pelaku Usaha yang dianggap mampu.

b)   Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan melakukan pembelian/sewa/pemesanan/langganan/cara lainnya kepada Pelaku Usaha yang dianggap mampu, atau mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dianggap mampu untuk menyampaikan penawaran.

c)    Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat melakukan negosiasi teknis dan harga kepada calon Penyedia.

d.    Tahapan Pelaksanaan Kontrak

1)    Serah terima pekerjaan dan pembayaran dalam pelaksanaan kontrak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar atau sesuai praktik bisnis yang ditetapkan Penyedia.

2)   Pelaksanaan kontrak dilakukan dengan:

a)    pembelian/sewa/pemesanan/langganan/cara lainnya kepada Penyedia berdasarkan perhitungan nilai transaksi dan jumlah/volume barang/jasa yang digunakan; atau

b)   pembayaran kepada Penyedia berdasarkan kontrak.

Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daftar Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 2.a 1). Barang/jasa yang pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan pemerintah/asosiasi telah menetapkan standar untuk harga barang/jasa tersebut atau harga sudah terpublikasi secara resmi, antara lain: a) jasa akomodasi hotel; b) jasa tiket transportasi; c) langganan koran/majalah.

SWAKELOLA ATAU PENYEDIA

Pengertian Swakelola menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Ormas, atau Kelompok Masyarakat. Swakelola dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha atau lebih efektif dan/atau efisien dilakukan oleh Pelaksana Swakelola. Swakelola dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu  dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta/pemberdayaan Ormas dan Kelompok Masyarakat.

Tujuan Swakelola sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola angka 1.3 adalah:

a.      Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha;

b.      Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau;

c.      Memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;

d.      Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;

e.      Meningkatkan partisipasi Ormas/Kelompok Masyarakat;

f.       Meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan melalui Swakelola; dan/atau

g.      Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Penyelenggara Swakelola sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola angka 1.5 adalah:

a.      Tim Persiapan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.

b.      Tim Pelaksana melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

c.      Tim Pengawas mengawasi persiapan, pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola dan penyerahan hasil pekerjaan.

Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas dapat berasal/ditambahkan dari unsur Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi teknis pekerjaan yang diswakelolakan.

Apabila dalam pelaksanaan Swakelola terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola maka:

1.       Untuk Swakelola tipe I:

a)    Dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; atau

b)   Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola yang menerapkan tarif berdasarkan PNBP, maka semua kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa mengacu pada tarif yang telah ditetapkan dalam PNBP tersebut.

2.      Untuk Swakelola tipe II:

a)    Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola yang menerapkan tarif berdasarkan PNBP, maka semua kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa sudah dimasukan dalam Kontrak Swakelola; atau

b)   Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola yang belum/tidak menerapkan tarif berdasarkan PNBP, maka kebutuhan pengadaan barang/jasa dapat:

(1)       dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau

(2)      dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu/tidak efektif dan/atau tidak efisien untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan Swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK.

3.      Untuk Swakelola tipe III:

a)    dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau

b)   dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu/tidak efektif dan/atau tidak efisien untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan Swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK.

4.      Untuk Swakelola tipe IV:

a)    dimasukkan kedalam Kontrak Swakelola; atau

b)   dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/ jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan Swakelola, maka pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK. Dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis/KAK disiapkan oleh pegawai dari instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola.

Dalam hal rancangan Kontrak Swakelola termasuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola maka:

1.       rancangan Kontrak Swakelola tipe II termasuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka:

a.    Untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola maka pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa; atau

b.    Untuk BLU/BLUD Pelaksana Swakelola, maka proses pengadaan barang/jasa menggunakan ketentuan BLU/BLUD.

2.      rancangan Kontrak Swakelola tipe III termasuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa.

3.      rancangan Kontrak Swakelola tipe IV termasuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa.

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa menurut Peraturaturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Etika Pengadaan Barang/Jasa menurut Peraturaturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 meliputi:

a.      melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b.      bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c.      tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d.      menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e.      menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f.       menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g.      menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

h.      tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

 

EVALUASI KEWAJARAN HARGA

Aturan memungkinkan peserta dapat menawar dibawah 80% dari HPS, agar terjadi kompetisi, bisa jadi koefisien dari peserta lebih efisien dalam pekerjaan dan penghematan biaya dengan tidak merubah desain dari gambar dibandingkan dengan koefisien yang dibuat PPK.

Aturan juga sudah jelas untuk menilai apakah penawaran dari peserta yang menawar dibawah 80% dari HPS sudah dapat memenuhi spesifikasi pekerjaan yang sudah ditetapkan, memastikan penawaran peserta dapat dipertanggungjawabkan.

Peserta menawar dibawah 80% dari HPS mengapa harus dilakukan evaluasi kewajaran harga? Bukankah penawaran tersebut menguntungkan negara?

Dikatakan menguntungkan negara apabila pekerjaan tersebut nantinya dapat diselesaikan secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.

Penawaran dibawah 80% dari HPS tidak akan  menjadi keuntungan apabila hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Bahkan berpotensi menjadi kerugian negara.

Untuk memperkecil risiko potensi kerugian negara tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi kewajaran harga pada saat tender.

 

Tujuan Evaluasi Kewajaran harga adalah:

• Memastikan penyedia telah Menyusun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sebagai dasar dalam menyampaikan harga penawaran
• Mengklarifikasi koefisien dalam AHSP peserta dapat memenuhi spesifikasi pekerjaan
• Mengklarifikasi harga satuan dasar AHSP peserta dapat dibuktikan
• Memastikan penawaran peserta adalah wajar, yaitu tetap mendapatkan keuntungan

 

Apa yang harus diperhatikan Pokja untuk mempermudah pelaksanaan Evaluasi Kewajaran Harga

Ø  Dalam pemberian penjelasan sudah disampaikan :

• waktu pelaksanaan Klarifikasi Kewajaran Harga
• cara pelaksanaan klarifikasi kewajaran harga dilakukan secara offline/online
• dokumen apa yang harus disampaikan pada saat klarifikasi kewajaran harga

§  AHSP minimal Mata Pembayaran Utama

§ Bukti dukung harga satuan dasar (upah, bahan/material, peralatan). Apabila bukti dukung harga tersebut lebih dari 28 hari sejak batas akhir pemasukan penawaran, agar disampaikan pembaharuan data. Kenapa harus 28 hari kalender karena disesuaikan dengan masa berlaku HPS

§ Bukti perhitungan kuantitas/koefisien didukung dengan Justifikasi Teknis

§  Informasi nilai keuntungan dan biaya umum pada setiap Mata Pembayaran

Ø  Kalua Pokja tidak mempunyai pemahaman teknis pada saat klarifikasi kewajaran harga didampingi Tim Teknis

Ø  Klarifikasi Kewajaran Harga berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Lampiran Model Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Bab XIII Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga

RAHASIA MENANG TENDER

1.  Berdoa
2.   Bersedekah
3.   Berilmu
4.   Penuhi persyaratan yang diminta
5.   Tawaakal

Apabila 5 hal diatas sudah dilaksanakan dan belum menang maka bersabar dan ikhlaslah. Yakinlah jalan yang dipilih Allah akan indah pada waktunya.

“Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu, dan jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mu’min bertawakkal.” (QS Ali Imran [3]:160)

“Ketahuilah sesungguhnya jika seluruh umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikitpun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu, dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering.”(HR Ahmad dan At-Tirmidzi).

BAHAGIA ITU SEDERHANA

Pada tanggal 27 Mei 2021, Alhamdulillah berhasil menjual 4 ekor kelinci anakan berbobot 7,8 kg. Rasa bahagia pun menjalar didada karena setelah memulai memelihara kelinci sejak 28 Juni 2019 akhirnya berkat ridha dan rahmat dari Allah berhasil menjual kelinci. Ternyata memperoleh bahagia itu sederhana.

Dengan memegang prinsip " jangan takut selain kepada Allah dan jangan berharap selain kepada Allah" maka hidup kita akan selalu bahagia.

Allah tidak memberi apa yang kita harapkan tapi Allah memberi apa yang kita butuhkan

Kadang kita sedih, kecewa, terluka, tapi jauh diatas segalanya Allah sedang mengatur yang terbaik  bagi kehidupan kita

Jalan yang ditentukan Allah itu akan mejadi jalan yang terbaik bagi kita dan akan lebih indah

 

NEW NORMAL

Sekarang sedang rame-ramenya upaya "new normal" sebagai bentuk reaksi dari virus corona demi kesehatan jasmani.

 Namun adakah upaya "new normal" agar rohani kita sehat dari virus-virus maksiat dan dosa yang sudah merajalela???

Maka inilah beberapa Protokol NEW NORMAL  yang perlu dan utama untuk kesehatan jiwa (batin) 

1. "New normal"   dengan TAUBAT sebagai landasan perubahan pola kehidupan kita yang telah melenceng dari rel Syariat, kembali menuju jalan yang diridloi dengan menjadi hamba yang rajin beribadah.
2. "Masker" dengan ASSHUMTU  (diam meninggalkan perkataan jelek/tak berguna) agar kita tak menulari/tertular virus ghibah, bohong, fitnah/hoax dll.
3. "Sanitizer" dengan ISTIGHFAR kalau-kalau kita telah terkontaminasi dosa maksiat saat berinteraksi dengan orang lain.
4. "Sosial distancing" dengan SABAR, menahan diri dan meninggalkan hal-hal yang tak berfaedah dan menjaga jarak dari perkara-perkara yang mengundang nafsu syahwat.
5. "Cek suhu" dengan MUHASABAH apakah ada indikasi bahwa nafsu dan emosi kita mningkat atau tak terkendali.
6. "Rapid test" dengan MUNAJAT memohon petunjuk agar batin kita dibersihkan kembali jika telah terpapar sifat-sifat jelek dengki, egois, marah, malas, su'udhon dll.
7. "Imunisasi" dengan DZIKIR, TILAWAH /TADARUS DAN DOA agar batin kita memiliki imun/kekebalan  terhadap virus-virus yang dibawa nafsu dan setan yang mmbayangi setiap langkah kita.

Semoga Alloh melindungi kita semua

Selamat menjalani perubahan untuk menjadi hamba yang sukses Dunia Akhirat

Aamiin

TERNYATA SOCIAL DISTANCING & TEMAN-TEMANNYA PENUH PAHALA (5 menitan)

Kebanyakan kita tentu tidak asing lagi dengan berbagai pesan berikut:

1. Hindari daerah yang terjangkiti.

2. Hindari kontak langsung dengan pasien COVID19.

3. Hindari kontak langsung dengan binatang sementara.

4. Gunakan masker jika mengalami batuk atau pilek.

5. Menerapkan etika batuk dan bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah.

6. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih mengalir. Tingkatkan frekuensi cuci tangan. Cuci tangan sedikitnya selama 30 detik. Terapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan.

7. Untuk menjaga frekuensi cuci tangan, gunakan hand sanitizer ketika air dan sabun tidak ada di sekitar Anda.

8. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah.

9. Jangan menyentuh area wajah ketika di luar.

10. Lakukan pembersihan menggunakan disinfektan terhadap peralatan setelah digunakan.

11 Individu menerapkan social distancing sementara waktu.

Berbagai himbauan dan edukasi di atas^ rasanya tidak asing lagi dan sudah menjadi menu sehari-hari di group WhatsApp kita dan sosmed kita yang lain.

Tapi tahukah kita bahwa sebagai seorang muslim, jika kita melakukan itu semua dalam rangka menjalankan perintah ALLAH, dan mengikuti sunnah Nabi maka kita mendapatkan pahala.

Kok Bisa?
Ya, karena ALLAH berfirman:

وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ

‏❬195❭ janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.
‏(Al Baqarah 2:195)

Ayat ini melarang kita untuk mendekati kebinasaan (di antaranya adalah wabah) maka barangsiapa yang menjauhinya dengan niat menjalankan syariat ALLAH maka mendapatkan pahala.

Dan Nabi bersabda:
Menjauhlah dari dari penderita kusta, sebagaimana engkau menjauh dari singa.”
(HR. Bukhari)

Ini mempertegas bahwa melakukan tindakan preventif dan pencegahan dari suatu wabah virus;

• baik dengan cara melakukan sesuatu seperti:
- cuci tangan;
- memakai hand sanitizer dll;

• maupun menjauhi wabah seperti;
- menghindari perkumpulan orang;
- menerapkan social distancing;
- serta self isolation;

Adalah perintah ALLAH dan RasulNya.

Disinilah indahnya Islam sekaligus kesempatan emas mendulang pahala sebesar-besarnya ditengah kondisi saat ini.

Lalu Bagaimana Caranya?
Dengan niat! Ya dengan niat, niatkan menjalankan perintah ALLAH dan tuntunan Nabi.

Nabi ﷺ bersabda:
“Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya” HR Bukhari Muslim.

Maka barangsiapa melakukan hal-hal diatas dengan niat menjalankan perintah ALLAH dan tuntunan NabiNya niscaya ia akan mendapatkan pahala.

Cuci Tangan, Berpahala.
Pakai masker sesuai arahan, berpahala.
Pakai hand sanitizer, berpahala.
Bahan berada di rumah atau menerapkan social distancing kita akan mendapatkan pahala setiap detik dan menitnya.

Adapun jika kita lakukan semua hal di atas tanpa niat menjalankan perintah ALLAH maka kemungkinan besar kita kehilangan kesempatan meraih pahala besar setiap detik dan menitnya saat kita menerapkan social distancing.

Jika demikian, mari tanamkan niat dan selamat mengumpulkan pahala...

✏ Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri

📩
Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, SoundCloud:
@muhammadnuzuldzikri
www.muhammadnuzuldzikri.com

Sumber:
Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19)
oleh Marco Cascella; Michael Rajnik; Arturo Cuomo; Scott C. Dulebohn; Raffaela Di Napoli. Maret 8, 2020.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/
diakses 17 Maret 2020, pukul 18.50 WIB.

Dikembangkan dari nasehat Syaikh Sa’ad Asy Syatsri -hafizhahullah- (salah satu pakar Fiqh dan Ushul Fiqh dunia saat ini)
Tanggapan Syaikh Sa’ad Asy Syatsri -hafizhahullah-, "Corona Virus" dari Sudut Pandang Hukum Islam
https://youtu.be/V3J59rhcSB8
diakses 20 Maret 2020, pukul 07:20WIB

DOA MEMINTA PERLINDUNGAN DARI BALA YANG BERAT

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

Ya Allâh, kami berlindung kepada-Mu dari beratnya musibah yang tak mampu ditanggung, dari datangnya sebab-sebab kebinasaan, dari buruknya akibat apa yang telah ditakdirkan, dan gembiranya musuh atas penderitaan yang menimpa.  [Muttafaq ‘alaih]

[HR. Al-Bukhâri, kitab ad-Da’âwât bab at-Ta’awwudz min jahdil balâ’ 6/75, Dar Thauqin Najât dan Muslim, kitab adz-dzikr wa ad-du’â wa at-taubah wa al-istighfâr bab at-ta’awwudz min sû’il qadhâ’, no 2707 hlm. 1452 Darul Mughni KSA cet. 1 th. 1419 H/1998].

Fawa’id : 

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam meminta perlindungan kepada Allâh Azza wa Jalla dari empat hal tersebut di atas Ketika seorang hamba meminta perlindungan kepada Allâh Azza wa Jalla dan berdoa kepada-Nya berarti ia menampakkan betapa ia fakir, membutuhkan Allâh Azza wa Jalla dan hamba tersebut merendahkan diri kepada Rabbnya Berlindung dari ketentuan takdir yang berdampak buruk, tidak bertentangan dengan sikap ridha terhadap ketentuan takdir Allâh Azza wa Jalla . Karena meminta perlindungan dari ketentuan takdir yang buruk juga merupakan ketentuan takdir Allâhk . Allâh Azza wa Jalla bisa saja mentakdirkan suatu bala’ kepada seseorang, namun Allâh Azza wa Jalla juga mentakdirkan bahwa bila ia berdoa, Allâh akan hilang bala’ tersebut.Perlunya berlindung dari bala yang begitu berat. Karena di samping berat untuk ditanggung, kadang juga menyebab kelalaian terhadap sebagian perintah agama. Terkadang hatinya merasa tertekan menanggung cobaan ini, sehingga ia tidak bisa bersabar. Ini menyebabkan dosa.Kita juga diperintahkan agar berlindung dari datangnya sebab-sebab kebinasaan. Yaitu kepayahan yang begitu menghimpit dan mara bahaya yang berat; baik yang menimpa badan, keluarga atau harta. Kadang juga sebab-sebab kesengsaraan dalam urusan ukhrawi yaitu adanya siksa dan tanggungan di akhirat disebabkan dosa yang diperbuat. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berlindung dari hal tersebut karena itu adalah bala dan cobaan yang paling klimaks. Dan orang yang diuji dengan itu, seringkali ia tidak sabar, sehingga ia mendapatkan kesusahan di dunia dan siksa di akhirat.Ini termasuk doa yang lengkap. Karena hal yang dibenci manusia bisa dilihat dari sisi asal mulanya, yakni buruknya akibat dari apa yang ditakdirkan. Atau bisa dilihat dari sisi akhirat, yaitu tertimpa kebinasaan. Karena kesengsaraan akhirat sejatinya adalah kebinasaan hakiki. Atau dari sisi penghidupan. Hal ini bisa dari sisi orang lain, yaitu bergembiranya musuh atas musibah yang menimpa kita. Atau dari sisi dirinya sendiri, yaitu beratnya musibah yang melanda.

[Tuhfah adz-Dzâkirîn, asy-Syaukani Muassasah al-Kutub  ats-Tsaqafiyyah 1408/1988 hal 381;  Mir’âtul Mafâtîh Syaikh Ubaidullah Al-Mubarakfuri 8/214].

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 08/Tahun XIX/1437H/2016M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196.Kontak Pemasaran 085290093792, 08121533647, 081575792961, Redaksi 08122589079]

sumber: https://almanhaj.or.id/6925-doa-meminta-perlindungan-dari-bala-yang-berat.html